BUMN TAIWAN RELOKASI KILANG KE KAB.KEPULAUAN SELAYAR

BUMN TAIWAN RELOKASI KILANG KE KAB.KEPULAUAN SELAYAR
Jakarta – Chinese Petroleum Corporation (CPO, badan usaha milik negara (BUMN) asal Taiwan, berencana merelokasi kilang minyak dari Kao-shiung, Taiwan, ke Indonesia. Dana yang dibutuhkan untuk memuluskan proyek ini sekitar USS 3-6 miliar.





Relokasi kilang perusahaan Taiwan menambah panjang daftar perusahaan asing yang merelokasi pabrik ke Indonesia. Sebelumnya, 37 investor asing akan memindahkan pabrik atau fasilitas produksinya ke Indonesia dengan nilai investasi Rp 5,2 triliun. Mereka berasal dari lima sektor industri manufaktur, yakni garmen, elektronik, sepatu, baja, dan penyamakan kulit


Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan mengatakan, seluruh proses pemindahan kilang ke Indonesia akan ditanggung CPC. “Mereka merelokasi kilang mi-nyaknya karena memang sudah tidak digunakan lagi di negaranya,” ujar Gita di Jakarta, akhir pekan lalu.


Menurut Gita, pemerintah akan segera menyambangi Taiwan untuk merespons tawaran CPC tersebut. Namun, Gita belum dapat memastikan kapan relokasi kilang akan direalisasikan. Sejauh ini, tandas dia, pihak CPC masih melakukan studi mendalam tentang rencana tersebut


Berdasarkan penelusuran Investor Daily, CPC berencana memindahkan kilang minyaknya ke Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. Relokasi direncanakan akhir tahun ini dan mulai berproduksi pada 2011. Pembangunan kilang CPC diharapkan bisa cepat rampung karena hanya memindahkan material yang sudah ada untuk kemudian dibangun kembali di Selayar.


Pemkab Selayar menawarkan wilayah utara Pulau Selayar seluas 1.000 hektare (ha) sebagai lokasi pembangunan kilang. Untuk tahun pertama, kapasitas kilangditargetkan mencapai 100 ribu barel perhari (bph). Selanjutnya, kapasitas ditargetkan mencapai 220 ribu bph, setara dengan kapasitas kilang CPC di Taiwan.


CPC nantinya melakukan pemurnian minyak mentah dari Arab Saudi dan beberapa perusahaan pengeboran minyak lainnya. Hasil pengolahan minyak akan dikirim ke Taiwan. Namun, tidak tertutup kemungkinan minyak juga akan dipasok ke pasar Indonesia.


Gita mengatakan, relokasi ki-lang ini di luar investasi pembangunan kilang Balongan, Jawa Barat dan Bojonegara, Banten. Pembangunan kilang Balongan akan dilakukan PT Pertamina dengan Kuwait Petroleum Corporation (KPC). Proyek ini menelan dana sekitar US$ 8-9 miliar dan memiliki kapasitas terpasang 300 bph. Konstruksi akan dimulai pada kuartal 1-2011.


Sedangkan Kilang Bojonegara akan digarap oleh Pertamina, NIORD (Iran), Petrofield Malaysia, dan Chandra Asri yang mengincar 20-25% saham. Pembangunan Kilang Bojonegara ditaksir membutuhkan dana US$ 7 miliar dengan kapasitas 300 bph.


Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, nota kesepahaman (MoU) sudah ditandatangani antara Pertamina dan KPC di Kuwait. Walau begitu, kedua belah pihak harus melakukan studi kelayakan {feasibility stu-dies/FS) terlebih dahulu selama kurang lebih enam bulan.


Gita Wirjawan menambahkan, selain relokasi kilang minyak, Taiwan juga menyatakan niatnya untuk berinvestasi di sektor elektronika dan alas kaki. Minat ini sampaikan oleh delegasi bisnis Taiwan ketika bertemu BKPM beberapa waktu lalu.


Dalam kunjungannya, pebisnis Taiwan meminta pemerintah menyediakan lahan seluas 100 hektare (ha) untuk keperluan investasi manufaktur. Rencananya, arus modal dari Taiwan akan mulai masuk pada 2011.


Relokasi Manufaktur


Sementara itu, minat asing untuk merelokasi pabrik ke Indonesia semakin besar. Sekitar 31 perusahaan Tiongkok bakal memindahkan pusat produksi ke Indonesia. Selain itu, terdapat tiga perusahaan Taiwan yang akan memindahkan pabrik, disusul Vietnam dan Jepang masing-masing satu perusahaan.


Salah satu perusahaan skala globalyang akan merelokasi pabriknya adalah Panasonic Corp yang berencana memindahkan pabrik audio digital dari Tiongkok ke Indonesia dan pabrik lampu hemat energi (LHE) dari Jepang.


Dengan adanya relokasi itu, Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawadi menilai, Indonesia makin diperhitungkan dalam rantai produksi global pascakrisis finansial dunia. “Investor asing, terutama di sektor manufaktur, melihat Indonesia menuju kekuatan ekonomi yang berkelanjutan di kawasan Asia. Apalagi, negara kompetitor kita, antara lain Thailand dan Filipina, diterjang masalah instabilitas politik,” papar dia.


Sejalan dengan itu, pemerintah diminta memperbaiki infrastruktur penunjang industri manufaktur. Dengan kondisi kemacetan jalan yang bertambah parah, kongesti di pelabuhan, serta pasokan listrik terbatas, investor asing cenderung menahan atau bahkan menunda rencana investasi di In-donesia.


Ketua Umum Asosiasi Pengusaha In-donesia (Apindo) Sofjan Wanandi menilai karut-marut infrastruktur menjadi momok menakutkan yang menghambat investasi masuk ke Indonesia. Namun, sejauh ini pemerintah belum dapat menyelesaikan masalah klasik tersebut “Semua upaya pemerintah baru sebatas janji semata. Tidak ada kemajuan berarti di sektor infrastruktur. Akibatnya, banyak investasi asing yang terpaksa ditunda,” ujar Sofjan.


Dalam pandangan dia, pembangunan infrastruktur tidak dapat diserahkan ke swasta, mengingat masalah perizinan merupakan wewenang pemerintah. Seiring dengan itu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus bergerak cepat membenahi kekacauan infrastruktur nasional.


Jika pemerintah mampu membenahi infrastruktur, Sofjan menilai, arus investasi asing dapat lebih gencar masuk. Nilainya, kata dia, dapat lebih dari US$ 10 miliar. “Kekurangan kita dibanding negara lain adalah infrastruktur yang buruk. Ini harus segera dibenahi,” tutur dia.Oleh SanusiSumber: Investor Daily, 15 Sep 2010

DAMPAK NEGATIF PEMILUKADA DALAM PEMBANGUNAN SELAYAR

Demokrasi yang kita banggakan di Indonesia berkembang dalam  polarisasi yang terus berubah hingga kita merasakan era otonomi derah. Sebuah sampel kecil saya ambil di Daerah yang saya diami bernama Kabupaten Kepulauan Selayar. Daerah ini baru saja menggelar pemilukada sebagai bentuk perwujudan demokrasi. Tentunya ini merupakan satu pembelajaran Politik yang berharga bagi masyarakat, akan tetapi apakah Pemilukada   kemudian tidak meninggalkan  esensi dasar  tujuan dari Politik yang sesungguhnya?

Kabupaten Kepulauan selayar adalah daerah di Ujung selatan sulawesi selatan yang dalam pengembangannya kemudian mencoba melepaskan diri dari keterisolasian dan ketertinggalannya dibandingkan daerah lain. Pemerintah Pusat maupun propinsi sangat mendukung upaya tersebut. Ini terlihat pada beberapa peran penting yang diberikan kepada daerah ini, yaitu sebagai daerah pengembangan Ikan Karang Nasional, sebagai daerah bandar Niaga kawasan timur Indonesia, dan banyak lagi peran lain yang masih dalam tahap persiapan. Akan tetapi justru kemudian kesiapan untuk peran tersebut belum dimiliki oleh pemerintah daerah.

Meskipun, pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat terus diupayakan, dan beberapa pengembangan diberbagai leading sektor akan tetapi pada prinsipnya  masih membutuhkan 5 sampai 10 tahun ke depan agar daerah ini siap menjalankan peran yang diberikan , bahkan jika salah langkah dalam mengambil kebijakan peran tersebut dapat saja terlepas dan tidak mampu dijalankan, Why?

” salah seorang pejabat Lingkup Daerah  Kabupaten kepulauan Selayar menjelaskan, ketika saya tanya, mengapa permasalahan musiman, seperti Banjir tahunan di Pinggir pantai, masalah listrik, air bersih, masalah pengangguran  dan sebagainya tidak bisa diatasi oleh Pemkab sampai saat ini? ia menjawab bahwa sebenarnya dari perencanaan di atas kertas hampir setiap tahun kita melakukan evaluasi dan identifikasi masalah di masyarakat, dan item-item strategis itu setiap tahun kita masukkan program untuk mengantisipasinya, akan tetapi apakah pemilik kebijakan memasukkannya di program, kemudian apakah Legislatife menerima jika diajukan, dan apakah pelaksana di lapangan mengejakan dengan baik  jika  program dikabulkan? itu pertanyaan mendasar merupakan retoris terhadap sebuah kinerja dalam kelembagaan pemerintahan. perlu diketahui bahwa Pola pembangunan yang berjalan hanya sekita 40 % yang berdasar pada perencanaan sementara selebihnya menganut pola aspiratif. pola Aspiratif inilah yang kemudian dipertanyakan. Karena  Aspirasi yang muncul bukanlah atas aspirasi dari tingkatan  Musrembang akan tetapi merupakan aspirasi person yang penilaiannya bukan pada kinerja melainkan pada faktor politis.

Hal ini bukan hanya berlaku pada Siapa dan apa yang diusulkan, akan tetapi dapat dilihat juga pada penempatan pejabat struktural. Banyak Pejabat yang ditempatkan pada tempat yang bukan semestinya jadi kembali lagi pada the right man on the right place. Namun apa yang terjadi , penempatan pejabat adalah dilihat dari  dimana dan sejauh mana anda memberikan Kontribusi dalam pemenangan pemilukada. Bukan pada sejauh mana anda bekerja untuk melaksanakan program yang diberikan kepada anda!

Mungkin naif jika mengatakan bahwa ini terjadi di Seluruh SKPD akan tetapi,  ini terjadi meskipun tidak secara keseluruhan. dan harus disadari bahwa Perjalanan pembangunan adalah sistem yang memiliki keterkaitan antara seluruh bidang jika 10 % dari sistem tersebut tidak berjalan maka 90% yang lain akan ikut pincang.

Meraih dukungan politis yang baik adalah  dengan menumbuhkan citra yang baik melalui Kinerja. bukan meraih simpati dengan memenuhi keinginan person per person karena itu membutuhkan high cost dan kebijakan tersebut akan mengakibatkan high risk bagi pelaku politik dengan modus seperti ini.

Dan pada akhirnya, pemerintahan akan berjalan 5 tahun hanya untuk mempersiapkan Pemilukada setiap 5 tahun. Korupsi berjamaah, lahirnya kroni-kroni penguasa, kesenjangan antara kelompok politis, keterabaian terhadap kepentingan umum pasti akan terjadi. Rakyat akan belajar demokrasi busuk yang kemudian akan mendarah daging dan menjadi budaya jelek yang akan merusak generasi.